MTI Minta Pemerintah Terbitkan Perpres Larangan Mudik Lebaran 2021

  • Bagikan
Larangan Mudik Lebaran

Menit.co.id – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta pemerintah menerbitkan peraturan presiden atau perpres tentang larangan mudik Lebaran yang akan berlaku secara nasional.

Aturan tersebut akan membuat kebijakan larangan mudik lebih efektif menekan dampak penyebaran Covid-19.

“Kalau tidak ada perintah presiden langsung, disangsikan apakah Polri mau bekerja maksimal di lapangan,” ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 28 Maret 2021.

Djoko mengatakan tahun lalu, penyelenggaraan melarang mudik lebaran secara nasional hanya berdasar pada Peraturan Menteri Perhubungan dan peraturan gubernur untuk lingkup DKI Jakarta.

BACA : Pemerintah Siapkan Bansos Kompensasi Larangan Mudik 2021

Menurut Djoko, jika Perpres terbit, kepolisian akan memperoleh dukungan anggaran khusus dalam melaksanakan pelarangan mudik Lebaran 2021.

Selain mendesak segera menerbitkan Perpres, Djoko meminta pemerintah tidak mengatur adanya perjalanan pengecualian dalam kebijakan pelarangan. Sebab, pengeculian ini berpotensi menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan.

Djoko mencontohkan adanya pungutan liar. Bila pemerintah membuka opsi pengecualian bagi pihak tertentu dan mensyaratkan dokumen perjalanan khusus, Djoko menduga akan muncul oknum-oknum yang menawarkan jasa memalsukan pembuatan surat keterangan.

Di samping itu, adanya pengecualian membuat rencana pemerintah menekan wabah menjadi tak maksimal. “Perlu dipertimbangkan menggunakan frasa melarang, namun nanti masih banyak pengecualian yang dilakukan,” kata Djoko.

Seumpama ingin serius melarang mudik, Djoko menilai mestinya pemerintah menutup operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta, dan pelabuhan pada tanggal yang telah ditentukan.

Ia mencontohkan pada masa mudik 2020, operasional KA jarak jauh, kapal laut, dan penerbangan domestik serta internasional berhenti beroperasi mulai 25 April. Penutupan dilakukan selama 15 hari.

DPR Minta Kebijakan Semua Kementerian Satu Bahasa

Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani menyarankan perlunya implementasi tegas untuk larangan mudik Lebaran 2021 agar benar-benar penanganan pandemik COVID-19 berjalan dengan baik.

Menurut dia larangan mudik kali ini jangan sampai implementasinya seperti saat Lebaran Idul Fitri 2020.

“Agar masyarakat patuh. Maka pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan menerapkannya secara tegas dan konsisten,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu 27 Maret 2021.

Menurut Lasmi, jajaran pemerintahan pun harus senada dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Dia mengingatkan jangan sampai ada kebijakan-kebijakan menteri yang tidak segaris dengan kebijakan pemerintah soal mudik.

“Semua jajaran juga harus satu bahasa dan tindakan,” ucap Lasmi

Larangan mudik lebaran 2021, menurut dia harus diterapkan tegas untuk semua moda transportasi, termasuk pesawat, kapal, dan kereta api, sehingga tujuan larangan mudik untuk mencegah terjadinya potensi pergerakan dan penularan virus Covid-19 pada masa lebaran benar-benar terealisasi.

“Jadi menurut saya, kunci keberhasilan larangan mudik adalah regulasi yang jelas dan tegas serta penerapan di lapangan yang konsisten dan adil,” ujarnya.

  • Bagikan