Pemerintah Indonesia Butuh Kritikan dengan Solusi di Pandemi Covid-19

  • Bagikan
Pemerintah Indonesia Butuh Kritikan dengan Solusi di Pandemi Covid-19
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri audiensi KuPP di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/4).

Menit.co.id – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah antikritik. Jika ingin mengkritik harus disertai kritikan dengan solusi dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat untuk tidak terlalu pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Mantan Panglima TNI ini mendorong masyarakat menyatukan daya dan kekuatan mencari solusi.

“Dalam hal apapun pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Sabtu (10/7).

Moeldoko meminta agar semua pihak melepaskan perbedaan, dan memberi kritik membangun agar bisa berkontribusi kepada kemajuan bangsa ini.

“Pemerintah tidak anti-kritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” imbaunya.

Adapun Presiden Joko Widodo pada hari Kamis tanggal 1 Juli lalu mengumumkan kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli.

“PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” lanjut Moeldoko.

Menurutnya, pemerintah telah mengupayakan segala lini baik dari segi re-alokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan pada para pelanggar PPKM darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen.

Moeldoko mengakui penerapan PPKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan dari pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat baru minus 30%.

PPKM baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di minus 50%. “Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperketat PPKM sampai tanggal 20 Juli,” tegas Moeldoko.

“Indonesia pulih karena saya, Indonesia pulih karena kamu, dan Indonesia pulih karena kita,” tutup Moeldoko.

Ramalan Seram Luhut-Sri Mulyani Jika Pandemi Covid-19 Mengganas

Pandemi virus corona (Covid-19) semakin ganas yang terlihat dari meningkatnya jumlah penambahan kasus secara harian, jumlah kematian, tingkat pasien aktif, dan dampak ekonomi yang menghantam perekonomian nasional dan global.

Hingga kini, kasus harian Covid-19 di Indonesia pun masih terus tinggi. Data Kementerian Kesehatan pada Jumat kemarin (9/7), ada 38.124 kasus baru Covid-19 yang dilaporkan pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19.

Dengan begitu jumlah kasus Covid-19 secara total mencapai 2,455 juta orang.

Dua menteri ‘andalan’ Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan padangan terkait kondisi ini.

Menteri Luhut mengaku telah menyiapkan skenario terburuk jika pandemi Covid-19 di Indonesia semakin ganas. Bahkan, jika kasus positif menyentuh 70.00 kasus per hari.

“Kita sudah hitung worst case, lebih dari 40 ribu gimana suplai oksigen, obat, rumah sakit, semua sudah kami hitung,” tegas Luhut.

Sebagai antisipasi, pemerintah akan menyiapkan Asrama Haji di Pondok Gede pasien covid-19 yang tidak tertampung di beberapa rumah sakit besar seperti RS Wisma Atlet.

Asrama Haji dalam kondisi layak dan sudah dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut mengatakan kapasitasnya bisa untuk 800 pasien.

“Menkes sudah siapkan ICU misalnya RS Asrama Haji di Pondok gede,” terangnya. TNI Polri juga dioptimalkan dengan mendirikan RS Darurat, khususnya wilayah Jakarta dan Surabaya.

Luhut juga memastikan ketersediaan oksigen dalam situasi terburuk seperti tambahan kasus yang mencapai 70 ribu per hari. Begitu juga dengan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya.

“Oksigen sampai hari ini sudah kami hitung sudah dibuat skenario oleh tim, sudah bisa sampai 50 ribu bahkan paling jelek kita sudah bikin sampai 60-70 ribu kasus per hari. Tapi kita nggak berharap itu terjadi,” paparnya.

Pemerintah turut memonitor perkembangan covid di luar Jawa Bali. Luhut menyadari ada kenaikan kasus, namun sejauh ini masih dalam kendali dan diharapkan tidak ada kekhawatiran berlebihan.

“Semua kekuatan kita kerahkan dan jangan ada yang underestimate bahwa RI ini tidak bisa mengatasi masalah ini, sampai hari ini ya. Tapi kalau kasus ini lebih nanti dari 40 ribu – 50 ribu akan dibuat skenario siapa yang akan kita minta tolong, sudah mulai kita approach itu semua.” jelasnya.

Apa Kata Sri Mulyani kalau Covid-19 Mengganas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ikut memperjelas bahwa pelaksanaan PPKM Darurat akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III.

Sedangkan di kuartal II tidak akan terganggu karena terjadi lonjakan kasus pada akhir Juni 2021.

Untuk kuartal II, Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas level 7%. Sedangkan kuartal III bisa berada di kisaran 4%-4,6% jika kasus Covid berlangsung lama, dan jika bisa segera ditekan penyebarannya maka bisa bertahan di atas 5%

“Jadi untuk kuartal III dan IV ini sangat tergantung pada pelaksanaan PPKM darurat. Seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa lama. Dan ini tergantung pada disiplin kita semua,” ujarnya

Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyusun dua skenario untuk keseluruhan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Skenario moderat dan juga skenario berat.

Ia menjelaskan, untuk skenario moderat pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 bisa mencapai 4,5%. Dengan syarat lonjakan kasus Covid bisa dikendalikan dan hanya terjadi hingga akhir Juli dan Agustus mulai normal kembali untuk melanjutkan tren pemulihan sebelumnya.

Sedangkan, skenario berat adalah pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai 3,7%. Di mana dalam skenario ini lonjakan kasus terjadi hingga Agustus dan pemerintah harus tetap menurunkan mobilitas hingga 50%.

“Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, seberapa dalam mobilitas yang harus diturunkan dan berapa lama,” jelasnya.

 

  • Bagikan