Pendataan Non ASN, Tenaga Honor Wajib Tahu

Pendataan Non ASN

Menit.co.id – Pendataan non ASN sedang berlangsung dilakukan oleh Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pendataan Non ASN merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK di lingkunan Instansi Pemerintahan.

Di mana mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023.

Pendataan non ASN ini menjelang penghapusan tenaga honorer pada 2023 oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.

Dalam surat itu, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Lalu pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Untuk itu, Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengatakan, pendataan ini bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN.

Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Suharmen menjelaskan hanya ada dua kelompok yang masuk dalam pendataan non ASN.

Hal ini berdasarkan Surat MenPAN-RB B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun dua kelompok tersebut adalah tenaga honorer kategori II yang terdaftar dalam database BKN, serta pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sementara itu, beberapa kelompok pegawai non ASN yang tidak akan di catat dalam pendataan non ASN seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan lainnya.

Siapa Saja Masuk Pendataan Non ASN?

Ada petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang di bayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang di catat.

“Pegawai yang Surat Kontrak (SK) di atas kontrak 2021 ini juga tidak termasuk mereka yang di catatkan,” kata Suharmen dalam media briefing online, Selasa (30/8/2022).

Badan Layanan Umum (BLD) dan pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga termasuk kelompok yang tidak di catat dalam pendataan non ASN.

Bagi kelompok yang terdaftar, Suharmen menjelaskan jika pendataan non-ASN ini tidak langsung menjadikan mereka sebagai ASN. Sebab ada proses panjang yang harus mereka lakukan.

“Memang salah satu tujuannya adalah itu. Tetapi tentu ada formulasi kebijakan. Tapi pentingnya pendataan ini membangun tenaga non-ASN ni secara manusiawi,” katanya menambahkan.

Meski demikian, kelompok yang tercatat dalam pendataan non ASN ini tetap harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti:

1. Pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD (instansi daerah). Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, individu ataupun pihak ketiga.

2. Di angkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

3. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.

4. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021

Itulah tadi informasi terbaru dan terkini dari Kawanpuan tentang pendataan non ASN. Apakah kamu masuk dalam kelompok yang tercatat dalam pendataan non ASN?