Penyelesaian Kasus HAM, ILR Sebut SBY Lebih Baik dari Jokowi

    Selasa, 11 Desember 2018 - 10:00 Editor : Redaksi Dibaca : 121 Views

    Menit.co.id Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyebut penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik daripada era Joko Widodo.

    Penilaian itu merujuk dari hasil riset ILR indeks negara hukum 2012-2017. “Pemerintahan SBY lebih baik daripada pemerintahan Jokowi,” kata Erwin dalam diskusi di Artotel, Jakarta, Senin (10/12).

    Melihat aspek HAM dalam Indeks Negara Hukum 2012-2017 buatan ILR, pada 2013, segmen jaminan hak atas hidup mencapai 5,23. Angka itu menurun drastis kemudian naik kembali meski tak signifikan di tahun-tahun berikutnya. Berturut-turut indeks jaminan hak atas hidup yakni 3,80 (2014), 3,51 (2015), 3,70 (2016), dan 4,76 pada (2017).

    Hal serupa nampak dalam segmen jaminan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Angka tersebut menurun sejak memasuki era kepemimpinan Jokowi. Berturut-turut indeks segmen itu antara lain: 5,31 (2014), 3,99 (2014), 4,22 (2015), 3,96 (2016), dan 3,98 (2017).

    “Jika pun dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019 terdapat tren kenaikan, maka nilai tersebut tidak akan melampaui nilai HAM pada pemerintahan sebelumnya,” ucap Erwin.

    Angka-angka yang dipaparkan ILR diperoleh dari beberapa metodologi riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR menggunakan metode survei ahli dan dokumen. Survei dilakukan di 20 provinsi.

    “Kalau dokumen juga termasuk sampel kasus di dalamnya,” ucap Erwin.

    ILR melibatkan enam ahli di setiap provinsi. Maka ada 120 ahli yang dilibatkan. Ratusan ahli itu berlatar belakang akademisi, aktivis dan praktisi hukum dan diminta mengusi 10 jenis kuesioner.

    Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nassidik yang hadir di acara diskusi merasa tidak heran dengan indeks HAM hasil riset ILR. Menurutnya, HAM memang terabaikan di era Jokowi. Tidak sesuai dengan janji kampanye pada 2014 silam.

    Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyebut penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik daripada era Joko Widodo. Penilaian itu merujuk dari hasil riset ILR indeks negara hukum 2012-2017.

    “Pemerintahan SBY lebih baik daripada pemerintahan Jokowi,” kata Erwin dalam diskusi di Artotel, Jakarta, Senin (10/12).

    Melihat aspek HAM dalam Indeks Negara Hukum 2012-2017 buatan ILR, pada 2013, segmen jaminan hak atas hidup mencapai 5,23. Angka itu menurun drastis kemudian naik kembali meski tak signifikan di tahun-tahun berikutnya.

    Berturut-turut indeks jaminan hak atas hidup yakni 3,80 (2014), 3,51 (2015), 3,70 (2016), dan 4,76 pada (2017).

    Hal serupa nampak dalam segmen jaminan terhadap kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Angka tersebut menurun sejak memasuki era kepemimpinan Jokowi. Berturut-turut indeks segmen itu antara lain: 5,31 (2014), 3,99 (2014), 4,22 (2015), 3,96 (2016), dan 3,98 (2017).

    “Jika pun dalam dua tahun terakhir yaitu 2018-2019 terdapat tren kenaikan, maka nilai tersebut tidak akan melampaui nilai HAM pada pemerintahan sebelumnya,” ucap Erwin.

    Angka-angka yang dipaparkan ILR diperoleh dari beberapa metodologi riset. Pada 2013 hingga 2017, ILR menggunakan metode survei ahli dan dokumen. Survei dilakukan di 20 provinsi.

    “Kalau dokumen juga termasuk sampel kasus di dalamnya,” ucap Erwin.

    ILR melibatkan enam ahli di setiap provinsi. Maka ada 120 ahli yang dilibatkan. Ratusan ahli itu berlatar belakang akademisi, aktivis dan praktisi hukum dan diminta mengusi 10 jenis kuesioner.

    Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nassidik yang hadir di acara diskusi merasa tidak heran dengan indeks HAM hasil riset ILR. Menurutnya, HAM memang terabaikan di era Jokowi. Tidak sesuai dengan janji kampanye pada 2014 silam.

    (cnn/cnn)



    Komentar Pembaca: