Presiden Joko Widodo Minta KPK Bijak Dalam Bernegara

    Senin, 16 September 2019 - 14:42 Editor : Redaksi Dibaca : 98 Views

    Menit.co.id Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bijak dalam menyampaikan keterangan terkait bernegara. Menurut dia, Pimpinan KPK harus bekerja menurut aturan Undang-Undang yang disahkan.

    Jokowi menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo karena menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Republik Indonesia, sedangkan Jokowi mengacu pada Undang-undang.

    “Jadi perlu saya sampaikan, KPK lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah dalam kita bernegara,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (16/9/2019).

    Menurut dia, mengenai revisi UU KPK itu inisiasi DPR. Maka dari itu, mari sama-sama awasi proses pembahasannya agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi.

    “Saat ini pemerintah sedang bertarung, memperjuangkan substansi-substansi revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR,” ujarnya.

    Di samping itu, Jokowi mengatakan apabila ingin melakukan pertemuan tentu bisa mengajukan ke Kementerian Sekretariat Negara sehingga nanti akan diatur jadwalnya.

    “Tanyakan ke Mensesneg, kalau ada pengajuan itu diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden,” tandasnya.

    Tidak Ada Menyerahkan Mandat dalam UU KPK

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait penyerahan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Republik Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut dia, dalam Undang-Undang tidak ada istilah mengembalikan mandat.

    “Dalam UU KPK, tidak ada mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Yang ada mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi ada, tapi yang mengembalikan mandat tidak ada,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

    Jokowi kembali menegaskan sejak awal tidak pernah meragukan Pimpinan KPK sekarang, bahkan berkali-kali disampaikan bahwa kinerja KPK itu baik. Kini, pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

    “Mengenai revisi UU KPK, itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama, kita mengawasi semua agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi, tugas kita bersama,” tandasnya.

    [Inilah]



    Komentar Pembaca: