Status Tanah Pulau Rempang, Ini Kata Menko Polhukam

Status Tanah Pulau Rempang

MENIT.CO.ID – Terkait status tanah Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, mendapat respon dari Menko Polhukam, Mahfud MD. Ini katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD telah menjelaskan tentang pemberian hak atas tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kepada sebuah perusahaan.

Menko Polhukam menjelaskan bahwa surat keputusan (SK) terkait pemberian hak atas tanah itu dikeluarkan pada tahun 2001 dan 2002. Namun, pada tahun 2004, hak atas penggunaan tanah tersebut diberikan kepada pihak lain.

Masalah ini menjadi rumit ketika investor masuk ke Pulau Rempang pada tahun 2022 dan menemukan bahwa tanah yang seharusnya menjadi hak perusahaan sudah ditempati oleh pihak lain.

Kekeliruan ini terjadi karena beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengubah hak atas tanah tersebut.

Mahfud MD menjelaskan bahwa kekeliruan tersebut telah diluruskan sehingga hak atas tanah masih dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan SK yang dikeluarkan pada tahun 2001 dan 2002.

Masalah utamanya sekarang adalah proses pengosongan tanah tersebut, yang menjadi sumber konflik. Hal ini bukan masalah hak atas tanah itu sendiri atau hak guna usahanya, tetapi masalah prosesnya karena telah terjadi penggunaan tanah selama bertahun-tahun oleh pihak lain.

Dalam hal status tanah yang mungkin merupakan tanah ulayat, Mahfud mengakui bahwa dia tidak mengetahuinya. Namun, dia menyebut bahwa proses pemberian hak atas tanah tersebut telah dilakukan secara sah oleh pemerintah.

Apabila ada informasi mengenai tanah ulayat di Pulau Rempang, Mahfud mencatat bahwa data tersebut kemungkinan ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Terkait dengan kekeliruan yang diduga dilakukan oleh KLHK, Mahfud menjelaskan bahwa ada 5–6 surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut namun telah dibatalkan karena kesalahan berdasarkan dasar hukum yang telah ditinjau.

Hal ini dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih tepat, terutama mengingat minat banyak investor untuk masuk ke daerah tersebut. Masalah utama adalah mengosongkan tanah tersebut agar dapat digunakan untuk investasi.