Yenny Wahid Sebut Full Day School Bukan Konflik NU-Muhammadiyah

    Rabu, 16 Agustus 2017 - 17:17 Editor : Redaksi Dibaca : 247 Views

    Menit.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan kebijakan penguatan karakter lewat sekolah lima hari (Full Day School). Namun, rencana itu mendapat hambatan salah satunya dari Nadhlatul Ulama (NU).

    Anak dari Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid menegaskan bahwa penolakan Nahdlatul Ulama terhadap lima hari sekolah bukan karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajdir Effendy berasal dari kalangan Muhammadiyah.

    Yenny mengutarakan hal tersebut agar asumsi masyarakat tentang pertentangan antara NU-Muhammadiyah terkait tidak berlanjut.

    “Ini bukan soal NU dan Muhammadiyah,” kata Yenny usai membicarakan program lima hari sekolah dengan Muhadjir di kantor Kemdikbud, Jakarta, Selasa (15/8).

    Yenny menjanjikan dirinya pun bakal membantu menjelaskan program penguatan karakter dalam lima hari sekolah yang digagas Muhadjir kepada warga NU.

    Yenny mengutarakan hal tersebut usai membicarakan program penguatan karakter dengan Muhadjir. “Dalam waktu dekat saya akan telepon-teleponan Dengan sekjen (NU),” tutur Yenny.

    Yenny menjelaskan ayahnya telah mengukir sejarah dengan membuat hubungan NU dan Muhammadiyah menjadi lebih dekat. Yenny menceritakan, kala itu ayahnya dan tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafi’i Maarif berhasil mempererat hubungan kedua kelompok setelah mengalami kerenggangan selama Orde Baru.

    Oleh karenanya, asumsi tentang adanya pertentangan antara NU dan Muhammadiyah terkait program yang digagas Muhadjir itu tidak benar. “Tentunya semua punya tugas sejarah melanjutkan tradisi yang sudah dimulai Gus Dur dan Buya Syafi’i,” lanjut Yenny.

    Salah Paham

    Yenny mengamini bahwa selama ini NU menolak program penguatan pendidikan karakter yang diikuti dengan penambahan jam belajar siswa di sekolah, yakni menjadi delapan jam.

    Penambahan jam belajar tersebut dinilai terlalu menyita waktu. Hal itu pun dikhawatirkan siswa tidak dapat mengikuti madrasah diniyah yang notabene dilakukan usai jam sekolah yang berlaku selama ini.

    Yenny menilai aksi-aksi penolakan tersebut merupakan buah dari kesalahpahaman. Setelah bertemu dengan Muhadjir, dia menjelaskan delapan jam yang dimaksud tidak berlaku untuk siswa, melainkan untuk guru. Selain itu, lanjut Yenny, setiap sekolah pun tidak diwajibkan menerapkan program tersebut.

    “Jadi anak yang mau sekolah madrasah diniyah masih ada cukup waktu,” ujar Yenny yang juga mendapat keternagan bahwa madrasa diniyah bisa bekerja sama dengan sekolah.

    Salah satunya, siswa yang ikut madrasah bisa mendapat nilai tambahan dan masuk ke dalam penilaian di sekolahnya.

    Yenny menyambut baik hal itu karena selama ini madrasah diniyah cenderung bersifat informal atau di luar sekolah.

    “Dalam segi penguatan karakter, selama ini madrasah diniyah memang banyak berkontribusi. Nah sekarang sudah ada komitmen dari Kemdikbud untuk berkoordinasi dengan madin-madin yang ada,” kata Yenny.

    Yenny lalu memberi penjelasan mengenai kegiatan delapan jam yang berlaku untuk guru. Menurutnya, itu baik karena dapat membantu guru mendapatkan tunjangan profesinya.

    “Jadi guru yang selama ini jam kerjanya kurang sehingga tidak mendapat tunjangan profesi. [Lewat kebijakan] Itu jadi bisa mendapat tunjangan. Dalam hal ini kesejahteraan guru menjadi lebih terperhatikan,” kata Yenny.

    Dalam penambahan jam kerja itu, guru dapat mengisinya dengan ikut pelatihan-pelatihan, menyiapkan bahan ajar, dan membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.

    Guru pun dapat mengisi waktu tersebut untuk mengevaluasi sikap siswanya dari hari ke hari. “Misalnya kalau ada yang kena pengaruh radikalisme gurunya bisa langsung tahu, bisa langsung mendeteksi,” ujar Yenny.

    (cnn/cnn)



    Komentar Pembaca: