Meredam Ekses e-KTP Palsu

    Rabu, 12 Desember 2018 - 14:21 Editor : Redaksi Dibaca : 124 Views

    Menit.co.id Tak putus dirundung masalah, itulah kata yang tepat untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Proyek ini sesungguhnya sangat mulia, karena inilah cikal bakal identitas tunggal (single identity number) bagi seluruh warga Indonesia.

    Namun proyek dengan biaya tak kurang dari Rp6 triliun ini selalu bermasalah. Yang terakhir terungkapnya blangko e-KTP yang dijual di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan di platform e-dagang Tokopedia, serta ditemukannya sekarung e-KTP kedaluwarsa di Pondok Kopi, Jakarta Timur.

    Sejak diluncurkan pada 2010, proyek ini memang sarat dengan persoalan. Awalnya berselisih dengan vendor, spesifikasi blangko tak sesuai dengan kontrak, akibatnya pelaksanaan e-KTP tertunda.

    Selanjutnya kesiapan sumber daya manusia dan alat yang terbatas, sehingga perekaman data penduduk sangat lamban. Jarak perekaman data dengan pembagian fisik e-KTP sampai satu tahun.

    Setelah jadi pun ternyata banyak data yang keliru, dari nama, alamat, sampai tanggal lahir. Untuk melakukan koreksi atas kekeliruan itu, butuh waktu lagi berbulan-bulan.

    Selanjutnya publik disuguhi drama mega korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR dan politisi lainnya, juga pejabat Kementerian Dalam Negeri, pengusaha, bahkan sampai calo. Mega korupsi itu sampai saat ini penanganan hukumnya pun belum tuntas.

    Perdagangan blangko e-KTP di Pasar Pramuka dan Tokopedia itu tentu mengundang pertanyaan besar, kenapa orang mau membeli e-KTP palsu seharga Rp150–Rp200 ribu? Sementara mengurus e-KTP asli gratis.

    Bisa jadi konsumen e-KTP palsu ini adalah orang yang putus asa mengurus yang asli tidak terbit-terbit. Atau memang berniat jahat dengan menggunakan e-KTP yang dibelinya.

    Sebenarnya e-KTP tersebut adalah barang aspal (asli tapi palsu). Jadi, tidak bisa berfungsi sebagaimana e-KTP asli.

    Namun bentuknya persis sama dengan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Awam susah membedakan dengan yang asli.

    Ada hologramnya, bahkan ketika dicek menggunakan telepon pintar yang dilengkapi Tools NFC (Near Field Communication alias piranti komunikasi antar-dua perangkat), terdeteksi chip yang tertanam di blangko e-KTP aspal itu jenis NXP –kode semiconductor yang dipakai dalam e- KTP asli.

    Chip itulah yang fungsinya untuk penyimpan data elektronik penduduk, termasuk data biometric yang terkoneksi dengan data di server Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sesuai input saat perekaman awal. Data tersebut hanya bisa dibaca dengan card reader.

    Nah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa chip e-KTP yang dijual tersebut kosong, artinya e-KTP tersebut adalah palsu, dan tidak akan bisa digunakan untuk proses administrasi apa pun sebagaimana e-KTP asli. Dengan kata lain, data kependudukan di server e-KTP aman.

    Meski demikian, penjualan e-KTP aspal tersebut cukup meresahkan masyarakat, mengingat saat ini adalah tahun politik. Segala sesuatu bisa dikaitkan dengan isu kontestasi pemilihan presiden 2019.

    Sekalipun belum bisa dipastikan seberapa banyak e-KTP aspal yang sudah beredar, ada kekhawatiran beberapa pihak yang menduga e-KTP tersebut akan digunakan pemilu 2019.

    Alasannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang membuat kebijakan bagi masyarakat yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetap bisa melakukan pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP. Padahal secara fisik, sangat susah membedakan e-KTP aspal dengan yang asli.

    Menyediakan card reader di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sempat diusulkan beberapa parpol sebagai salah satu solusi. Namun usulan tersebut tentu tak mudah untuk dilaksanakan.

    Pada pemilu nanti akan ada 801.838 TPS, sementara harga card reader sekitar Rp3,5 juta-15 juta per buah. KPU tak punya anggaran untuk pembelian alat tersebut.

    Ini tentu saja menjadi tugas berat Kemendagri dan kepolisian untuk bisa menyakinkan para kontestan bahwa e-KTP palsu tidak akan memengaruhi Pemilu 2019.

    Artinya, kepolisian harus bisa menghitung berapa jumlah e-KTP palsu yang sudah beredar dari para tersangka, lalu memastikan semua telah ditarik kembali.

    Yang pasti, beredarnya e-KTP aspal ini adalah indikasi kecerobohan pengelolaan e-KTP. Blangko e-KTP termasuk kategori security printing, sehingga hanya bisa dibuat oleh percetakan tertentu.

    Kemungkinannya, blangko tersebut bocor dari percetakan. Kemungkinan lain tentu saja blangko tersebut adalah asli, milik pemerintah tapi bocor dan diperdagangkan. Dan dugaan yang kedua itu sudah terbukti.

    Penjual blangko e-KTP di Tokopedia, DD, adalah anak mantan Kepala Dinas Dukcapil di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang sekarang sudah pensiun. DD mencuri blangko e-KTP yang disimpan ayahnya di rumah.

    Penyimpanan blangko e-KTP di rumah pejabat Dukcapil, adalah kecerobohan administrasi yang memalukan. Kemendagri semestinya punya Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dokumen negara benar-benar aman.

    Blangko e-KTP adalah dokumen negara untuk pelayanan publik yang tak semestinya disimpan di rumah pribadi seorang pejabat sekali pun.

    Pemalsuan e-KTP memang kriminalitas biasa sekalipun ancaman hukuman yang berat, pidana hingga 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Namun pemalsuan e-KTP di tahun politik, bila tidak diselesaikan dengan tuntas, eksesnya sangat besar.

    Politisasi kasus ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu 2019. Dan ini yang harus dihindari.

    (Beritagar)



    Komentar Pembaca: