DPR Minta Pemerintah Buat Aturan Tutup Terminal Hingga Bandara

  • Bagikan
DPR Minta Pemerintah Tutup Terminal Hingga Bandara
Sejumlah penumpang turun dari kapal KM Kirana IX yang bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa 19 Mei 2020. Pada H-5 Lebaran 2020 pemudik kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sampai saat ini terpantu sepi. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Menit.co.id – Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat, Irwan Fecho meminta pemerintah membuat aturan lebih tegas terkait larangan mudik lebaran 2021.

Dia mendorong Kementerian Perhubungan mengatur larangan pergi ke terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara.

“Kalau benar tidak boleh mudik, buktikan dengan adanya regulasi. Kami akan minta kalau memang final dilarang mudik, kami minta Kemenhub untuk peraturan pelarangan, termasuk pembatasan di simpul-simpul transportasi publik seperti stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara,” katanya kepada wartawan, Jumat (26/3).

“Jangan sampai larangan mudik tapi faktanya semua alur transportasi laut, darat, dan udara ternyata tetap bahkan terjadi lonjakan penumpang,” sambungnya.

BACA : Pemerintah Memutuskan Meniadakan Mudik Lebaran 2021

Menurutnya, larangan itu mesti ditindaklanjuti. Irwan tidak ingin pemerintah melarang mudik tapi masyarakat masih bisa lolos.

“Jangan sampai yang ditangkap masyarakat itu larangan mudik tapi di sisi lain mereka juga tetap diberikan ruang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan mengkritik pemerintah terkait penanganan Covid-19. Menurutnya, pemerintah hampir gagal, cenderung blunder dan inkonsistensi.

“Padahal, ini sebenarnya momentum pemerintah untuk benar-benar memutus karena grafik cenderung menurun, kalau kita konsisten tentu harusnya tahun ini kita bisa atasi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Masyarakat Bisa Pulang Kampung Sebelum Ramadan

Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah membuat aturan yang jelas terkait larangan mudik itu.

Saleh berkaca pada penataan mudik lebaran tahun lalu. Menurutnya, larangan mudik tahun lalu belum terorganisir dengan baik.

“Masih banyak juga ternyata warga masyarakat kita tetap bisa mudik gitu. Jadi ke depan ini menurut saya selain adanya kebijakan ini yang sudah dikeluarkan harus dikawal dengan aparatur yang cukup,” katanya, Jumat (26/3).

Dia menuturkan, tanggal larangan mudik mesti di atur dengan jelas. Sebab, masyarakat bisa colong-colongan mudik di luar tanggal yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kalau misalnya ada batasan waktu kayak gitu kan, masyarakatnya ngotot untuk pulang ya katakanlah dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, sebelum Ramadan dia bisa pulang duluan, ya tetap aja ada yang mudik nah itu, ada ketentuan itu, harus ada ketegasan juga,” jelasnya.

Saleh melanjutkan, kebijakan larangan tujuan tempat mudik juga harus ditentukan. Apakah dibolehkan atau tidak mudik dari Kota menuju Kabupaten yang jaraknya berdekatan.

“Ini kan belum jelas. Misalnya dari Semarang ke Salatiga, atau Semarang ke kabupaten sebelahnya. Misalnya atau dari Bekasi ke Karawang boleh enggak, batasan-batasan itu ada gak,” ucapnya.

“Nah itu ketentuannya menjadi penting sehingga ada beda mana aturan yang sudah ditegakkan, mana yang tidak ditegakkan,” pungkasnya.

  • Bagikan