Korupsi Minyak Sawit, Jaksa Geledah 10 Lokasi, Ini Hasilnya

Korupsi Minyak Sawit

Menit.co.id – Korupsi minyak sawit terus bergulir, terbaru Jaksa dari Kejaksaan Agung RI telah menggeledah kantor dari 10 lokasi. Berikut ini hasilnya.

Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Salah satunya menggeledah sejumlah kantor.

Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) melakukan penggeledahan di 10 lokasi yang terkait dalam perkara yang sedang di tangani.

Adapun perkaranya adalah Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Pada 5 April, dua lokasi penggeledahan adalah Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta di 2 tempat; kemudian Rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.

Kemudian, Jaksa melanjutkan penggeledahan ke Kantor PT. Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi. Sedangkan Pada Kamis (7/4), penggeledahan berlangsung di 6 kantor rekanan.

Yakni: Kantor Permata Hijau Group di Medan, kantor Wilmar di Medan, Kantor Musim Mas di Medan, Kantor PT. Incasi Raya di Padang, Kantor Synergy Oil Nusantara di Batam.

Kemudian, Kantor Karyaindah Alam Sejahtera di Surabaya, Kantor Sinar Alam Permai di Palembang di 2 tempat. Mereka membawa sejumlah dokumen penting dari penggeledahan itu.

Keterangan Kejagung soal Korupsi Minyak Sawit

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, dari penggeledahan itu, telah di amankan untuk penyitaan 650 dokumen dan barang bukti elektronik.

Dalam perkara ini, Tim Jaksa Penyidik telah menetapkan 4 (empat) orang Tersangka yaitu IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI).

MPT (Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia), SM (Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG)), dan PTS (General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas).

Saat ini, fakta riil di lapangan bahwa DMO (Domestic Market Obligation) minyak goreng 20% sebagai syarat penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) tidak ada.

“Tim Jaksa Penyidik sedang terus melakukan pendalaman dan pengecekan DMO minyak goreng 20% di seluruh wilayah Indonesia,” terang Sumedana.

Tim Jaksa Penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan ahli ekonomi dari akademisi serta permintaan keterangan ahli untuk penghitungan kerugian keuangan negara / perekonomian Negara.