KPK Panggil Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Dalam Kasus Dugaan Suap

    Selasa, 11 Desember 2018 - 11:52 Editor : Redaksi Dibaca : 145 Views

    Menit.co.id Penyidik KPK memanggil Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Kalimantan Tengah.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Yazid akan diperiksa untuk melengkapi berkas Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP), Edy Saputra Suradja, yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

    “Yang bersangkutan, kami akan periksa sebagai saksi untuk tersangka ESS (Edy Saputra Suradja),” ujar Febri, saat dikonfirmasi, Selasa (11/12).

    Selain memanggil Yazid, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan dua saksi lain dalam kasus ini.

    Keduanya adalah Aswin Bangun selaku penyidik KLHK pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK dan Feredy selaku Direktur Operasional PT Binasawit Abadi Pratama.

    Dalam kasus ini setidaknya ada empat orang anggota DPRD Kalteng yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka yakni Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD, Punding LH.

    Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD, Arisavanah selaku Anggota Komis B DPRD dan Edy Rosada selaku Anggota Komisi B DPRD.

    Mereka diduga diduga menerima suap sebesar Rp 240 juta. KPK kemudian menjerat tiga orang sebagai tersangka karena diduga memberi suap, yakni Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT Binasawit Abadi Pratama atau Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resource and Technology, Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsury Zaldy selaku Manajer Hukum PT BAP.

    PT BAP merupakan salah satu anak usaha PT Sinar Mas Agro Resource and Technology milik Sinas Mas.

    Pemberian suap kepada para anggota DPRD itu diduga bertujuan agar anggota DPRD Kalteng tak mengungkapkan ke publik terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Binasawit Abadi Pratama yang bermasalah.

    PT Binasawit Abadi Pratama diduga meminta agar DPRD menyampaikan ke media bahwa tidak benar PT Binasawit Abadi Pratama tidak memiliki izin HGU, namun proses perizinan tersebut sedang berjalan.

    Selain itu, PT Binasawit Abadi Pratama pun diduga meminta agar nantinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kalteng untuk tak dilakukan. Direncanakan dalam rapat tersebut akan dibahas terkait dugaan pencemaran lingkungan yang akan dilakukan PT BAP.

    (Kumparan)



    Komentar Pembaca: