Penyidik KPK Periksa Ketua DPC Partai Hanura Tegal

Gedung yang rencananya akan digunakan untuk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9). Presiden Joko Widodo belum menyerahkan nama-nama calon pimpinan KPK kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM) 11-09-2015

Menit.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Tegal, Abas Toya Bawazier dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno (SMS) terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal TA 2017.

Usai diperiksa Abas mengaku tidak terdapat hal yang spesifik dalam pemeriksaannya. Meski begitu dia mengaku mengenal Siti Mashita hanya sebatas sebagai Walikota Tegal.

Hanura sendiri menjadi salah satu partai yang akan ikut ke dalam koalisi yang mendukung Siti untuk maju dalam Pilkada 2018 nanti sebagai petahana.

“Rekomendasi belum turun, namun pendekatannyaa sudah. Itu aja. Memang partainya berbeda tapikan untuk koalisi membentuk dia sebagai calon walikota ada 6 kursi, nah Hanura ada 2 kursi,” terang Abas di gedung KPK Jakarta, Kamis (2/11).

Terkait aliran dana suap yang akan digunakan dalam safari politik Siti, Abas mengatakan tidak tahu menahu. “Kita ga tah yah karena kita ga terlibat di dalam itu hanya kapasitas bunda saja sebagai Walikota dan akan nyalon lagi dan yang pertama juga bukan sama Hanura,” terang Abas.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa dengan gugurnya Siti Mashita dari bursa pencalonan pihaknya masih mencari calon yang pantas untuk diusung di Pilkada 2018.

Dalam kesempatan yang berbeda Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan dalam pemeriksaan hari ini pihaknya memeriksa Ketua DPC Partai Hanura Kota Tegal Abas Toya Bawazier dalam kaitan dimensi politik dari tersangka Siti yang akan maju dalam pilkada 2018.

“Penyidik mendalami rencana tersangka untuk maju dalam pilkada tahun depan. Selain itu penyidik juga mendalami bantuan-bantuan yang diduga mengalir ke partai-partai politik, salah satunya Hanura yang merupakan bagian dari kegiatan safari politik tersangka,” jelas Febri.

Selain Abas, Penyidik KPK juga memeriksa Direktur Utama PT. Barkah Satria Jaya Ali Rozi Basalamah. Saksi tersebut merupakan salah satu pengusaha properti di kota tegal dan penyidik mendalami terkait kepemilikan aset aset property dari tersangka Amir Mirza Hutagalung.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini diawali dengan adanya Operasi Tangkap Tangan pada Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno, Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Cahyo Supriyadi.

Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Tegal.

Dalam OTT tersebut diamankan uang Rp 200 juta di rumah Amir yang dijadikan posko pemenangan mereka. Sementara Rp 100 juta dikirimkan ke rekening Amir. Masing-masing Rp 50 juta ke rekening di Bank BCA dan Rp 50 juta ke rekening di Bank Mandiri.

KPK menduga total keseluruhan suap yang diterima keduanya adalah Rp 5,1 miliar. Sebanyak Rp 1,6 miliar dari jasa pelayanan rumah sakit dengan indikasi diterima dalam rentang waktu Januari-Agustus 2017.

Selain itu juga terdapat uang fee dari proyek-proyek di Pemkot Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu Januari-Agustus 2017.

Sumber: mediaindonesia.com