Separuh Kepala Daerah Penyangga Jakarta Terjerat Korupsi

  • Bagikan
Kepala Daerah Penyangga Jakarta Terjerat Korupsi

Menit.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY), tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10) sekitar pukul 23.25 WIB.

Sebelumnya, Neneng belum diamankan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Ahad (14/10) siang hingga Senin (15/10) dini hari. Selain Neneng, KPK juga telah mengamankan tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dari kediamannya.

Keduanya saat ini sedang diperiksa oleh penyidik KPK. “Tim telah mengamankan BS, swasta dari kediamannya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin malam (15/10).

KPK total mengamankan sembilan orang di Bekasi dan satu orang di Surabaya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori (AB), Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Sukmawaty, staf Dinas DPMPTSP (K) Kasimin, dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto (D).

Dari 10 orang yang diamankan itu, KPK pun menetapkan sembilan orang, yaitu diduga sebagai pemberi antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP) serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

“Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10) malam.

Dengan ditahannya, Neneng itu, maka jumlah kepala daerah yaitu bupati/wali kota di daerah satelit DKI Jakarta yang terjerat kasus korupsi terus bertambah. Total ada lima kepala daerah penyangga Jakarta yang terjerat kasus korupsi. Artinya, separuh kepala daerah penyangga Jakarta sudah terjerat kasus korupsi.

Adapun daerah penyangga Jakarta yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Berdasarkan catatan Republika.co.id, sedikitnya sudah ada lima kepala daerah termasuk wakilnya yang terjerat kasus korupsi. Ada yang divonis bersalah dan ada yang bebas. Mereka adalah:

Mochtar Mohammad, wali kota Bekasi 2008-2011

Mochtar terlibat empat perkara korupsi yang didakwakan. Yaitu, suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, serta suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar.

Mochtar dihukum enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Pada 2015, Mochtar menghirup udara bebas.

Rachmat Yasin, bupati Bogor 2013-2014

Rachmat Yasin terlibat kasus suap kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Kasusnya terungkap setelah dia terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2014 lalu. Dia pun harus menjalani hukuman selama 5,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Saat ini, dia masih menjalani hukumannya di balik jeruji besi.

Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok 2005-2015

Oleh Polres Depok, Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pelebaran jalan di Jalan Nangka, Tapos, Depok. Penetapan tersangkanya diumumkan ke public pada 28 Agustus 2018 lalu. Hingga saat ini, kasusnya masih dalam penyidikan Polres Depok dan dia belum ditahan.

Achmad Ru’yat, wakil wali kota Bogor 2008-2011

Kejaksaan Negeri Bogor sempat menahan Ru’yat di jeruji besi. Karena, dia menjadi terdakwa dalam kasus korupsi APBD Kota Bogor 2002. Namun, dia dinyatakan bebas karena pengadilan memvonis bebas.

Neneng Hassanah, bupati Bekasi 2017-2022

KPK melakukan OTT kepada Neneng pada Ahad (14/10) siang.Dia diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Saat ini, dia sudah ditahan dan KPK masih melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

Sumber: Republika

  • Bagikan