Ternodai Kasus Suap dan Izin Bermasalah, Proyek Meikarta Harus Dibongkar

    Senin, 22 Oktober 2018 - 16:13 Editor : Redaksi Dibaca : 254 Views

    Menit.co.id Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap Bos Lippo Group, James Riady, menyusul penyidikan terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. Selain itu, sejumlah pelanggaran yang selama ini belum diketahui publik kian terungkap pasca KPK membongkar suap perizinan proyek Meikarta.

    “Direncanakan akan dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi baik dari pihak pemprov kalau dibutuhkan, yang terutama dari pihak pemkab, termasuk rencana pemeriksaan terhadap James Riyadi tersebut tentu kami perlu menanyakan pengetahuan para saksi terkait dengan perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, kemarin.

    Pada kasus Meikarta diduga Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro bersama sejumlah rekannya melakukan menyuap Bupati dan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara untuk pemanggilan dan waktu pemeriksaan, Febri belum mau memberikan keterangan rinci. “Untuk surat panggilan belum bisa saya sampaikan,” ujar Febri.

    Pelanggaran Izin

    Disisi lain, sejumlah pelanggaran yang selama ini belum diketahui publik kian terungkap pasca KPK membongkar suap perizinan proyek Meikarta. Adapun Meikarta yang menempati area 500 hektare di Cikarang, Bekasi, dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Padahal, izin lokasi yang sudah dimiliki Lippo Group saat ini baru untuk lahan seluas 84,3 hektare.

    “Yang sesuai dengan Perda Tata Ruang No 12/2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi, adalah izin untuk 84,3 hektare. Selebihnya itu tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, di Jakarta, Minggu (21/10/2018).

    James Akui

    Adapun sebelumnya, Chairman Lippo Group James Riady, secara tidak diduga sempat mengakui belum mengantungi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan James seolah bersalah dan menyatakan permintaan maaf di tengah deru pembangunan dan pemasaran proyek Meikarta yang tak pernah berhenti.

    “Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan 11 juta defisit rumah (angka backlog 7,6 juta, red),” ujar James kepada awak media usai talkshow BTN Golden Property Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017) lalu.

    Tentu saja pernyataan James ini sebuah pengakuan yang jujur sekaligus mengklarifikasi ketidakjelasan izin proyek Meikarta selama ini. Disatu pihak, ada yang mengatakan proyek itu ilegal karena belum mengantungi Amdal maupun IMB. Di sisi lain iklan Meikarta gencar di sejumlah media cetak mainstream setiap hari 5 halaman full colour.

    Bombastis

    Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, menilai iklan Meikarta begitu bombastis namun melanggar aturan, alias ilegal. Alamsyah menilai, iklan yang disiarkan oleh Lippo merupakan bagian dari pemasaran. Tindakan tersebut, kata dia, melanggar Undang-undang Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun.

    Dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan, pemasaran dapat dilakukan jika pengembang telah memiliki kepastian peruntukan ruang, hak atas tanah, status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, serta jaminan pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. “Bagi kami sekali lagi itu adalah marketing dan tidak boleh dilakukan sebagaimana di UU Nomor 20/2011. Itu salah,” kata Alamsyah.

    Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna, menyatakan bahwa pemerintah harus mengecek secara rinci tata ruang kawasan properti Meikarta. Proyek properti dengan nilai investasi sebesar Rp228 triliun ini disebut harus disesuaikan dengan program tata ruang pemerintah, yakni Bodebekarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur).

    Yayat menduga, rencana tata ruang Meikarta tidak terintegrasi dengan Bodebekarpur. Hal ini terindikasi dari adanya proses perizinan Meikarta yang hingga kini masih belum beres. Padahal, sebagian bangunan di kawasan tersebut sudah mulai didirikan.

    “Jadi saya bilang, rencana tata ruangnya harus dievaluasi. Kalau tidak dievaluasi dia akan membuat peraturan yang tidak jelas dong. Terlebih adanya kasus ini,” ucap Yayat di Jakarta, Minggu (21/10/2018).

    Akademisi asal Universitas Trisakti ini menegaskan, tidak seharusnya Grup Lippo membangun proyek properti di atas lahan seluas 2.200 hektar ini. Proyek properti yang direncanakan sejak 2014 ini pun disebutnya telah melangkahi program pemerintah yang mencanangkan Bodebekkarpur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan metropolitan di Jawa Barat.

    Pembangunan Meikarta pun disebut telah menyalahi Perda Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

    “Nah jadi kan pertanyaannya kenapa dilanggar?.Kenapa (Grup Lippo) tidak mengikuti aturan yang sudah ada, apa alasannya? Itu kan harus dijelaskan,” ujar Yayat.

    Untuk diketahui, dalm kasus suap perizinan proyek Meikarta ini, pihak KPK telah menetapkan 9 orang tersangka. Sebagai diduga pemberi suap yakni Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama Konsultan Purnama, Henry Jasmen pegawai Lippo Group

    Sementara pihak yang diduga sebagai penerima suap adalah Neneng Hasanah Yasin Bupati Kabupaten Bekasi, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MJB Nahar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi, Neneng Rahmi Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi.

    Sumber: Harian Terbit



    Komentar Pembaca: