Viral Video Penurunan Bendera Pakai Celana Pendek di Kuansing

  • Bagikan
Remaja Bercelana Pendek
Viral Video Remaja Penurun Bendera Pakai Celana Pendek di Kuansing

Menit.co.id – Viral video penurunan bendera yang dilakukan sejumlah remaja dengan memakai celana pendek di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) bertepatan dengan HUT Ke-76 Republik Indoensia.

Mereka menurunkan bendera merah putih lantaran tidak adanya aparat pemerintah yang menurunkan hingga pukul 18.00 WIB.

Penurunan bendera merah putih itu disebut inisiatif warga karena mengingat hari sudah mau malam. Sebab, biasanya ada acara penurunan bendera saat 17 Agustus setiap tahunnya.

Jacky, salah satu warga sekitar yang ikut hormat dan menyaksikan bendera pusaka itu diturunkan. Para remaja menggelar upacara layaknya yang dilakukan di sekolah-sekolah.

“Ada 3 orang remaja yang berbaris dan menurunkan bendera merah putih itu, seperti upacara pada umumnya,” kata Jacky, dikutip dari merdeka.com, Rabu (18/8).

Insiden penurunan bendera merah putih itu terjadi pada Selasa (17/8) pukul 18.00 Wib, direkam melalui kamera handphone lalu viral di media sosial.

Remaja-remaja itu menurunkan bendera memakai celana pendek dan sandal. Sang merah putih diturunkan, lalu dilipat untuk diantarkan ke Kantor Bupati Kuansing.

“Jadi awalnya begini, anak saya lahir 17 Agustus dan kemarin genap umur 1 tahun. Rencananya saya mau mengasih kado istimewa, yaitu foto dengan para petugas pengibar bendera selesai upacara,” kata dia.

Kemudian Jacky datang ke Lapangan Limuno tempat pelaksanaan upacara 17 Agustus pagi hari. Setelah sampai, Jacky kaget karena tak ada petugas yang melakukan upacara pada pagi itu. Ternyata upacara bukan di sana, melainkan di Kantor Bupati Kuansing.

“Saya mau ke kantor Bupati, tapi sudah terlambat. Saya inisiatif sore saja lah ke kantor bupati, karena biasanya ada penurunan bendera. Tapi sore saya datang, jam 16.30 tidak ada upacara, petugas pun tak ada,” jelasnya.

Akhirnya, Jacky bersama warga lainnya menunggu hingga pukul 18.00 Wib lebih. Tetap saja, hingga jam 6 sore, tidak ada tanda-tanda upacara.

“Tidak ada orang satu pun di situ. Di sekitar lokasi, ada sejumlah anak-anak, lalu saya bilang ini sudah Magrib, pagi itu kan upacara 17-an, harusnya sore diturunkan juga benderanya,” ucapnya.

Ketiga remaja itu akhirnya sepakat untuk menurunkan bendera merah putih. Mereka hanya ingin melakukan hal yang seperti biasa dilakukan saat 17 Agustus.

“Mereka bertiga berbaris, dan akhirnya menurunkan bendera lalu divideokan, saya juga videokan. Karena momentum hari Kemerdekaan makanya kami turunkan sajalah,” katanya.

Jacky juga mengingatkan kepada anak-anak agar serius dan sesuai upacara pada umumnya. Kemudian, bendera harus diserahkan ke pemerintah.

“Saya bilang prosesnya harus betul, jangan salah. Hormat dulu, bendera dilipat betul-betul dan diantar ke kantor bupati,” jelasnya.

Selanjutnya, video yang direkam itu diposting ke media sosial. Tak ayal, video itu viral dan mendapat beragam komentar dari netizen.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Kuantan Singingi, Masrul Hakim saat dihubungi enggan mengomentari. Sebab, dia mengaku hanya mengurusi persoalan paskibraka.

“Pelaksanaan ada di Sekretariat, sama Pak Sekda saja ya,” katanya. Sayangnya, Plt Sekda Pemkab Kuantan Singingi, Agus Mandar belum merespon pesan singkat dan panggilan telephone dari wartawan.

3 Remaja Penurun Bendera Merah Putih Minta Maaf

Ketiga remaja yang menurunkan bendera merah putih menggunakan celana pendek pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT Ke-76 Republik Indonesia), di Lapangan Upacara Pemkab Kuansing, Selasa (17/8/2021) kemarin ternyata disuruh salah seorang bernama J.

Tiga Remaja Penurun Bendera Merah Putih Minta Maaf di Kuansing
Tiga remaja menyampaikan permohonan maaf atas kelancangannya melakukan penurunan bendera putih di hadapan Wakil Bupati dan Wakapolres Kuansing, Rabu (18/8/2021) tadi sore saat ketiganya dihadirkan di Kantor Bupati Kuansing.

Pengakuan itu disampaikan 3 remaja tersebut, di hadapan Wakil Bupati dan Wakapolres Kuansing, Rabu (18/8/2021) tadi sore saat ketiganya dihadirkan di Kantor Bupati.

Ketiga remaja ini DM, MZ dan HF lewat pernyataanya salah seorang dari mereka menyampaikan permohonan maafnya.

“Kami bertiga meminta maaf kepada Presiden, Gubernur, Kapolda, Kapolri, Bupati dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Kuantan Singingi, karena telah menurunkan bendera yang bukan kewajiban kami pada jam yang tepat,” ucap DM.

Dari pengakuan DM mereka disuruh seseorang J untuk menurunkan bendera.

“Kami pertama tak mau bang. Tapi J terus menyuruh kami supaya menurunkannya. Katanya, ini sudah jam berapa? Dan dia bilang sudah melapor ke protokoler. Makanya kami turunkan,” ungkap DM.

Setelah itu, menurut DM, bendera lalu diantar ke Pos penjagaan kantor bupati sambil menyerahkan kepada salah satu petugas. “Kami langsung pergi bang,” aku DM.

Wabup Kuansing, Drs. H. Suhardiman Amby AK MM dikesempatan itu menyampaikan bahwa sesuai petunjuk, penurunan bendera secara upacara ditiadakan.

“Penurunan bendera seyogyanya diturunkan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Dan itu diturunkan setelah upacara virtual di Jakarta. Makanya petugas belum menurunkannya. Ternyata, adek-adek ini sudah menurunkan sebelum waktu penurunan,” katanya.

Terkait persoalan ini, Kapolres Kuansing, AKBP Rendra Oktha Dinata, SIK saat dikonfirmasi tentang viralnya penurunan bendera 17 Agustus 2021 yang didalangi ini apakah ada unsur pidananya.

Kapolres belum bisa klarisifikasi sebab dirinya saat ini masih ada kegiatan di Pekanbaru. “Mohn maaf saya belum bisa klarifikasi masih ada kegiatan di Pekanbaru,” jawabnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Mengenai ancaman bagi pelaku penghinaan terhadap lambang, bendera, dan lagu Kebangsaan Indonesia dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Selain itu pelaku juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sanksi terhadap larangan ini terdapat dalam Pasal 68, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

  • Bagikan