Kemendagri Usul Anies Baswedan-Sandiaga Uno Dilantik 16 Oktober 2017

Anies-Sandiaga

Menit.co.id – Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan- Sandiaga Uno digelar pada 16 Oktober di Istana Negara, Jakarta.

Tanggal tersebut diusulkan mengingat masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan habis pada 15 Oktober 2017. Usulan ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara.

“Idealnya kita mengusulkan ini tentatif kita harapkan karena 15 oktober itu adalah akhir masa jabatan Gubernur DKI maka pelantikannya tanggal 16 oktober 2017 itu sifatnya usulan pada Pak Presiden,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Sumarsono mengatakan Kemendagri juga tengah mempersiapkan pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Sri Paduka Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pelantikan Hamengku Buwono dan Paduka Alam akan digelar pada 10 Oktober 2017.

Kemendagri masih menunggu keputusan pihak Kementerian Sekretariat Negara apakah pelantikan Hamengku Buwono dan Paduka Alam bisa berbarengan dengan pelantikan Anies dan Sandiaga.

“Ya mudah-mudahan nanti juga ada jadwal sebelum mendahului ini kan Gubernur Yogya juga dilakukan di Istana apakah digabung dengan DKI atau tidak kita menunggu keputusan dari pihak Mensesneg,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sumarsono memberikan pesan kepada Anies dan Sandiaga sebelum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif.

Pertama, kata Sumarsono, Anies-Sandi harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan di enam bulan pertama kepemimpinannya.

“Paling maksimum enam bulan setelah dilantik selesaikan RPJMD lima tahun ke depan mau apa Jakarta ini, itu dulu yang harus dilakukan,” ujarnya.

Kedua, Anies dan Sandiaga tak harus mengganti jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 6 bulan pemerintahannya. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Alasannya, SKPD berbeda dengan Menteri Kabinet Kerja. Sumarsono menyebut SKPD dalam posisi netral saat gelaran Pilkada.

“Karena SKPD dalam posisi birokrasi di dalam pilkada itu adalah netral dan mereka melayani siapapun juga yang jadi gubernurnya,” tambahnya.

Pasalnya di beberapa daerah, ketika kepala daerah baru dilantik, mereka akan mengganti jajaran pejabat daerah yang tidak masuk dalam tim suksesnya.

“Karena ada kebiasaan di daerah lain bukan di Jakarta, di daerah lain saya mengendus lah karena dia berada dalam posisi tim sukses yang lain sehingga digeser saya kira itu,” tukasnya.

(mdk/mdk)