Komisi III DPR Apresiasi Putusan Hakim yang Bebaskan Pegi Setiawan dan Kecam Salah Tangkap Polisi

Komisi III DPR Apresiasi Putusan Hakim yang Bebaskan Pegi Setiawan dan Kecam Salah Tangkap Polisi

MENIT.CO.ID – Komisi III DPR menyambut baik keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang memenangkan gugatan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih, Eky dan Vina, di Cirebon.

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, mengecam tindakan salah tangkap yang dilakukan polisi.

“Polri dalam menetapkan tersangka harus berdasarkan bukti yang cukup, bukan karena dorongan masyarakat lalu asal main tangkap. Jangan lagi rakyat jadi kambing hitam polisi,” kata Gilang dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Seperti diketahui, Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman, mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Pegi Setiawan secara keseluruhan.

Pertimbangan dalam keputusan tersebut karena tindakan yang dilakukan Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hakim menyatakan penetapan DPO terhadap Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina di Cirebon tidak sah secara hukum. Pegi akhirnya bebas dan bisa kembali pulang ke rumahnya di Cirebon.

Menurut Gilang, kasus yang dialami Pegi merupakan kesalahan besar dalam penegakan hukum. Kesalahan ini dapat merusak kehidupan seseorang di masa yang akan datang.

“Kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan oleh Polda Jawa Barat adalah contoh nyata bagaimana kesalahan dalam penegakan hukum dapat merusak kehidupan seseorang. Kesalahan seperti ini tidak boleh terulang,” ucap Gilang.

Anggota Komisi Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR ini pun menekankan agar polisi menjalankan tugas dan wewenangnya secara benar dan adil.

Gilang menilai, Polri telah mencederai amanah dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus Pegi tersebut.

“Tugas dan kewajiban polisi salah satunya adalah memberikan pengayoman ke masyarakat. Tapi pada kasus Vina ini, hal itu tidak tercerminkan. Kami harap ke depannya Kepolisian dapat berhati-hati dalam melakukan penyidikan dan penangkapan,” jelasnya.

Gilang mengingatkan, penegakan hukum harus dilakukan dengan teliti dan berdasarkan bukti yang kuat.

Kasus Pegi ini menunjukkan adanya kesalahan prosedur operasional standar (SOP) yang dilakukan polisi sehingga perlu dilakukan evaluasi.

“Kami mendorong agar pihak kepolisian melakukan evaluasi SOP mereka untuk mencegah terjadinya salah tangkap di masa mendatang,” tukas Gilang.

Gilang juga meminta Polda Jawa Barat untuk memberikan pertanggungjawaban secara moril dan materiil terhadap Pegi Setiawan atas kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat atas integritas, profesionalisme, serta ketelitian pihak kepolisian dapat meningkat.

“Kami meminta agar pihak kepolisian tidak hanya meminta maaf secara resmi, tapi juga memberikan kompensasi yang layak sebagai bentuk tanggung jawab dan pengakuan atas kesalahan yang terjadi,” pungkasnya.