KPU Enggan Komentari Isu Dugaan Penggelembungan Suara PSI

Suara PSI

MENIT.CO.ID – Perolehan suara PSI (Partai Solidaritas Indonesia) mengalami peningkatan yang signifikan hingga tanggal 5 Maret 2024.

Dalam perhitungan tersebut, suara PSI berhasil meraih dukungan sebesar 3,13 persen.

Dalam beberapa kalangan, muncul dugaan bahwa terjadi peningkatan yang tidak wajar dalam perolehan suara partai yang merupakan bagian dari jaringan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut terkait hal tersebut. Ia menyatakan bahwa proses perhitungan masih dalam tahap yang belum selesai.

Hasyim menjelaskan, “Saya belum dapat memberikan komentar mengenai hal tersebut saat ini. Namun demikian, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hampir mencapai tahap akhir.”

KPU akan melakukan penelusuran lebih lanjut apabila terdapat permintaan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Hasyim menambahkan, “Kami akan memeriksa satu per satu catatan keberatan atau kejadian khusus hingga ke sumber aslinya.”

Sumber asli yang dimaksud oleh Hasyim adalah formulir C.Hasil TPS yang digunakan sebagai dasar pertama dalam administrasi hasil pemilu. “Setiap selisih, keberatan, atau ketidakcocokan akan ditelusuri berdasarkan formulir C.Hasil dari TPS terkait,” ujarnya.

Menurut Hasyim, hasil dari formulir C.Hasil akan menjadi dasar penetapan hasil akhir Pemilu 2024 yang akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

Anggota KPU, Idham Holik, juga menyangkal adanya peningkatan tidak wajar dalam perolehan suara PSI. “Tidak ada indikasi peningkatan yang tidak wajar,” kata Idham di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024.

Idham kemudian menyebutkan kemungkinan ketidakakuratan dalam teknologi Optical Character Recognition (OCR).

OCR merupakan teknologi yang digunakan untuk mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

“Partisipasi aktif dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sangat penting untuk melaporkan ketidakakuratan tersebut,” tambahnya.

Idham menegaskan bahwa Sirekap, sebagai alat bantu penghitungan suara, telah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait akurasi data C.Hasil plano.

Selain itu, dia menekankan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu didasarkan pada proses rekapitulasi yang dilakukan secara bertahap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga akhirnya oleh KPU RI pada tingkat nasional.