Majelis Kehormatan Minta Fraksi PPP Bijak Hadapi Hak Angket Kecurang Pilpres 2024

Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

MENIT.CO.ID – Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijak dalam menghadapi hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur khawatir hak angket kecurangan Pilpres 2024 justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Hak angket indikasi kecurangan Pilpres 2024 harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Ia mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” pintanya.

Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria. Sementara itu, bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

“Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menggulirkan usulan agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDI-P dan PPP menggunakan hak angket di DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).

Apa Itu Hak Angket DPR?

Hak Angket merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah.

Hak ini memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang (UU) atau kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.

Syarat Penggunaan Hak Angket

Penggunaan hak angket tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

  • Diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR
  • Materi yang diselidiki terkait dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  • Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Proses Penggunaan Hak Angket

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka DPR dapat membentuk Pansus (Panitia Khusus) Angket untuk melakukan penyelidikan. Pansus Angket memiliki kewenangan untuk:

  • Memanggil dan memeriksa pejabat terkait
  • Meminta keterangan ahli
  • Mengumpulkan dokumen dan bukti

Setelah melakukan penyelidikan, Pansus Angket akan menyampaikan hasil laporannya kepada Rapat Paripurna DPR. Rapat Paripurna kemudian akan memutuskan tindak lanjut atas laporan tersebut, seperti:

  • Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti hasil temuan Pansus Angket
  • Meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru
  • Memproses lebih lanjut melalui mekanisme hukum

Penggunaan hak angket merupakan bentuk kontrol yang dilakukan DPR terhadap pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan transparan.