Menit.co.id – Peta pertarungan Pemilu Presiden tahun 2019 sudah mulai terlihat pasca disahkannya UU Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis 20 Juli lalu.
Terlebih lagi, partai-partai seperti Golkar, Hanura, NasDem dan PPP sudah deklarasi kembali dukung incumbent Jokowi untuk Pilpres 2019.
Nama-nama calon presiden dan wakil presiden pun telah bermunculan. Selain Jokowi, nama yang paling mungkin bertarung adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Gerindra juga telah memastikan diri untuk mencalonkan sang ketua umum jadi capres.
Ketua Pusat Kajian Politik dan Keamanan Unpad Muradi mengaku sepakat dengan aturan presidential threshold 20 persen. Dari sini, menurut dia, bloking politik para partai sudah terlihat sejak dini.
“Kelihatan dalam beberapa kasus, posisi partai pendukung pemerintah juga tidak sepenuhnya memiliki watak yang ideologis, memang cenderung pragmatis, hanya soal siapa menguntungkan mereka saja,” kata Muradi saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (25/7).
Muradi meyakini, memang pertarungan 2019 tidak akan jauh dari nama-nama yang sudah ada dan belakangan disebut. Mereka adalah Jokowi, Prabowo Subianto, Jenderal Gatot Nurmantyo dan bahkan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia melihat, nama besar Gatot terlalu sayang jika hanya menjabat cawapres. Dia yakin, Gatot tengah menunggu peluang dari partai-partai untuk bisa diusung sebagai capres.
Ketua DPP PAN Yandri Susanto telah memunculkan nama Gatot sebagai Capres. Sementara NasDem, ingin Gatot menjadi cawapres Jokowi di 2019.
“Gatot walaupun disorongkan NasDem, dia akan maju sendiri sebagai calon presiden. Dia masih ibaratnya menunggu bola muntah dari Gerindra, untuk menggeser posisi Prabowo jika tidak efektif. Sementara PKS enggak punya pilihan lain,” jelas Muradi.
Saat ini, sudah terbentuk pola dua kubu politik. Di kubu Jokowi ada PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP, PAN dan PKB yang belum tegas akan kembali mengusung Jokowi di 2019.
Di sisi lain, ada Gerindra yang sudah mengusulkan nama Prabowo. Sementara PKS, diyakini akan bergabung dengan Gerindra melihat kemesraan mereka di sejumlah Pilkada. Sisanya, Demokrat yang belum tahu akan mengusung siapa.
Muradi menilai, SBY masih bisa mencalonkan diri sebagai capres di 2019. Tinggal penafsiran konstitusi dalam UUD 1945 saja nantinya yang menjadi acuan.
“Kalau dalam konstitusi kan tiga kali berturut-turut, kalau SBY kan tidak berturut-turut, diselang,” kata Muradi.
Nama-nama seperti Agus Yudhoyono, Ridwan Kamil, menurut dia, belum bisa diuji di kancah nasional. Menurut dia, para politisi muda itu kemungkinan mempunya kesempatan di Pemilu presiden selanjutnya.
Dia yakin, tak ada nama lain di luar Jokowi, Prabowo, Gatot dan SBY dalam Pilpres 2019 nanti. Kecuali, ada kejadian politik yang bisa memunculkan nama lain di menit terakhir pencalonan.
“Kecuali ada kejadian politik luar biasa yang memunculkan nama lain. Kalau kondisi politik normatif seperti sekarang ini, saya kira tidak akan jauh dari empat nama tadi,” kata Muradi.
Mengenai keinginan Ketua DPP Desmond J Mahesa yang menyandingkan Prabowo dengan SBY untuk bertarung melawan Jokowi-Gatot, Muradi pesimistis. Dia hanya menganggap itu hanya sebagai guyonan politik semata.
Seperti diketahui, Prabowo dan SBY dijadwalkan akan bertemu dalam waktu dekat. Pertemuan diyakini membahas persiapan Pilpres 2019 untuk melawan Jokowi.
“Bayangkan seorang presiden dua periode kemudian harus jadi wakil presiden yang tiga kali beturut kalah dalam pemilu. Prabowo kan 2004 kalah di konvensi Golkar, kemudian 2009 jadi cawapres kalah, kemarin jadi capres 2014 kalah lagi,” kata Muradi lagi.
Mengenai nama Gatot, Muradi yakin jenderal bintang empat itu akan moncer di sejumlah partai pada Pemilu 2019 nanti. Hanya saja, dia menambahkan, Gatot tak akan mau jika hanya menjadi cawapres.
“Nama Gatot di semua level partai akan moncer diperebutkan. Sekali lagi, Gatot ingin jadi presiden,” tutur dia.
(mdk/mdk)
