Muhammad Nazaruddin Berpotensi Bendahara Demokrat Kubu Moeldoko

  • Bagikan
Muhammad Nazaruddin dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Menit.co.id – Muhammad Nazaruddin, mantan terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 Palembang, berpotensi menjadi calon Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pimpinan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Salah satu panitia Sumatera Utara, Ilal Ferhard mengatakan jajaran pendiri partai berharap Nazaruddin kembali menduduki jabatan bendahara seperti sebelum tersandung kasus korupsi.

“Kalau kita berharap seperti itu [Nazaruddin jadi Bendum Demorkat], dari pendiri,” kata Ilal kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/3) malam.

Ilal menyatakan keputusan terkait pengurus DPP Demokrat berada di tangan Moeldoko. Ia mengaku belum tahu sosok yang akan dipilih Moeldoko untuk menjabat bendahara umum Demokrat hingga saat ini.

Menurutnya, sosok lain yang mungkin akan menduduki jabatan bendahara umum Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko ialah Darmizal.

“Ini kita masih belum tahu, apa nanti kembali ke Nazaruddin atau siapa, kita masih belum ini, terserah bagaimana Ketum saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ilal mengatakan bahwa Moeldoko bisa saja menempatkan Nazaruddin sebagai wakil ketua umum. Ia memastikan pihaknya tak mempersoalkan masa lalu Nazaruddin yang pernah menyandang status narapidana kasus korupsi.

Ilal mengklaim Nazaruddin hanya korban dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra bungsu Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

“Jadi seharusnya yang masuk [penjara] Ibas. Tapi karena beliau dikorbankan partai, beliau terzalimi, beliau tidak tahu apa-apa, sifatnya bendahara di DPP, jadi terbawa-bawa. Seharusnya sekjennya, Ibas [yang masuk penjara] kan?” katanya.

Nazaruddin merupakan mantan kader Demokrat yang sudah dipecat pada 2011 setelah terseret kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games Palembagn. Ia divonis tujuh tahun penjara untuk perkara korupsi ini.

Kemudian pada 2016, Nazaruddin kembali dijatuhi hukuman enam tahun penjara untuk kasus pencucian uang. Sehingga total hukuman yang dijalaninya adalah 13 tahun penjara sejak 2012.

Meski seharusnya baru bebas pada 2025, Nazaruddin telah keluar dari tahanan pada 14 Agustus 2020.

Di Demokrat sebelumnya, Nazarudin menjabat bendahara umum pada 2010-2011. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Di parlemen, pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara ini duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM.

  • Bagikan