Pembelian Senjata, Politikus Gerinda: Waspadai Adu Domba antar Instansi

    Senin, 25 September 2017 - 10:27 Editor : Redaksi Dibaca : 451 Views

    Menit.co.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik.

    Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, Sufmi menyarankan untuk tidak berasumsi.

    “Di satu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara,” kata Sufmi Dasco, Ahad (24/9).

    Isu ini mengemuka setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara silaturahim dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.

    Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyatakan masalah ini adalah masalah hukum, sehingga penilaian hanya boleh diberikan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum.

    Sufmi mengungkapkan, belakangan muncul spekulasi bahwa institusi tersebut adalah Badan Intelejen Negara (BIN). Akan tetapi, menurut dia spekulasi tersebut sangat tidak berdasar.

    “Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar,” ujar Sufmi dikutip Republika.

    Dengan fungsi intelejen, BIN bertugas mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

    Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, Sufmi berkeyakinan bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN.

    (rol/rol)



    Komentar Pembaca: