Perludem Desak Bawaslu Buka Hasil Kajian Transaksi Janggal Dana Kampanye

Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024
TENAGA HONORER BAWASLU AKAN DIHAPUS: Kendaraan melintas di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/06/2023). Bawaslu mengeluhkan kebijakan pemerintah yang hendak menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023, tepat saat masa kampanye Pemilu 2024. Sebab, Bawaslu akan kehilangan sekitar 7.000 tenaga honorer. MI/Usman Ikandar

MENIT.CO.ID – Perludem desak Bawaslu buka hasil kajian dugaan transaksi janggal dana kampanye untuk Pemilu 2024 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk secara terbuka mempublikasikan hasil kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi yang mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024.

Khoirunnisa menekankan pentingnya transparansi dalam mengungkap potensi transaksi ilegal terkait dana kampanye, mengingat salah satu tugas utama Bawaslu adalah mencegah politik uang, sebagaimana diungkapkan dalam laporan Kompas pada Senin (18/12/2023).

Direktur Perludem juga mempertanyakan keterbatasan aturan undang-undang terkait pemilu yang hanya mengatur aliran dana kampanye selama masa kampanye resmi.

Ia mencatat bahwa aktivitas kampanye seringkali sudah dimulai sebelum masa kampanye resmi dan kurangnya konsolidasi pencatatan dapat memungkinkan penggunaan instrumen hukum selain Undang-Undang Pemilu untuk menindak potensi transaksi ilegal.

Perludem mendesak keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan dugaan transaksi yang mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024.

Dalam konteks ini, Perludem berharap agar APH dapat membantu menyelesaikan kasus ini, mengingat kampanye politik telah dilakukan sebelum masa kampanye resmi dimulai, dan aturan Undang-Undang Pemilu hanya berlaku selama periode kampanye.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyoroti dugaan transaksi mencurigakan terkait pembiayaan kampanye Pemilu 2024 yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mahfud mendesak Bawaslu untuk melakukan penyelidikan dan mengungkapkan rincian terkait sumber dan tujuan dana tersebut.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang diperkirakan terkait pembiayaan kampanye Pemilu 2024, berasal dari tambang ilegal dan kegiatan lingkungan yang tidak sah.

Ivan juga menyampaikan temuan bahwa transaksi pada rekening khusus dana kampanye cenderung tidak sesuai dengan pola yang biasanya terjadi selama masa kampanye.

Bawaslu, KPU, dan APH diharapkan dapat bersinergi dan mengambil langkah cepat untuk menginvestigasi dan mengungkapkan informasi terkait dugaan transaksi ilegal tersebut kepada publik.

Exit mobile version