DPR Sahkan Undang Undang Kekerasan Seksual

Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan UU TPKS secara langsung di pimpin Puan Maharani.

Undang Undang Kekerasan Seksual

Menit.co.id – Undang Undang Kekerasan Seksual akhir resmi lahir setelah rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di ambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2021-2022, Selasa (12/4).

Rapat pengesahan Undang Undang Kekerasan Seksual langsung di pimpin Ketua DPR Puan Maharani.

“Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sahkan menjadi undang-undang?” tanyar Puan dan di jawab setuju serentak oleh peserta rapat paripurna.

Rapat paripurna pengesahan RUU TPKS di hadiri total 311 anggota dewan. Dengan rincian 51 orang hadir secara fisik dan 225 orang hadir secara virtual.

Sedangkan, sebanyak 51 orang tak hadir izin. Dengan jumlah itu, Puan menyebut Rapat Paripurna ke-19 telah memenuhi kuota forum (kuorum).

RUU TPKS di sahkan sepekan setelah RUU tersebut di sepakati delapan dari sembilan fraksi di Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Badan Legislasi (Beleg) DPR, Rabu (6/4) lalu.

Rapat pembahasan RUU TPKS sebelumnya di gelar secara maraton antara pemerintah dan DPR selama sepekan hingga Minggu (3/4) lalu.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya sebelumnya menargetkan RUU TPKS bisa disahkan di Sidang Paripurna penutupan masa sidang dua 2022, 14 April mendatang atau sebelum masa reses anggota dewan.

Dengan di sahkan menjadi Undang-Undang hari ini, jadwal pengesahan RUU TPKS lebih cepat dua hari dari target Panja.

RUU TPKS memasukkan sembilan jenis kekerasan seksual yang bisa di jerat pidana. Dari jumlah itu beberapa di antaranya merupakan jenis kekerasan seksual yang marak.

Bahkan beberapa waktu terakhir di internet atau media sosial, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang di atur dalam pasal 14.

RUU TPKS juga memasukkan tiga poin usulan masyarakat. Selain KSBE, dua sisanya yakni victim trust fund atau restitusi untuk korban, dan kaum disabilitas.