Viani Limardi Tertuduh Penggelembungan Dana Reses

Viani Limardi
Viani Limardi

Menit.co.id – Teka-teki penyebab pemecatan Viani Limardi, sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, semakin terang benderang. Viani Limardi di tuduh melakukan penggelembungan dana reses.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, tidak akan tinggal diam dengan fitnah yang di sampaikan oleh DPP PSI terkait tuduhan dugaan penggelembungan dana reses tersebut.

Dia mengaku siap melawan PSI dan menggugatnya Rp 1 triliun. “Kali ini saya tidak akan tinggal diam dan saya akan melawan dan menggugat PSI sebesar Rp 1 triliun,” ujar Viani Limardi, di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Viani tidak menjelaskan secara detail soal gugatan Rp 1 triliun dan juga bentuk-bentuk perlawanan yang akan di lakukan untuk menghadapi DPP PSI. Dia hanya mengatakan pada waktunya akan di sampaikan.

“Nanti di tunggu tanggal mainnya,” tandas Viani. Ia mengaku selama ini tidak di berikan kesempatan untuk klarifikasi terhadap tuduhan-tudahan pelanggaran yang di alamatkan kepadanya.

Dia mencontoh sikapnya saat protes ganjil genap. Selama Viani dilarang bicara bahkan tidak di berikan kesempatan untuk klarifikasi seperti contohnya pada kejadian ganjil genap.

“Lalu yang mengatakan bahwa saya ribut dengan petugas, bahkan saya harus minta maaf untuk sesuatu yang menurut saya tidak benar dan tidak saya lakukan,” pungkas Viani.

DPP PSI memberhentikan Viani Limardi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut di konfirmasi oleh Juru Bicara DPP PSI, Aryo Bimo, saat di konfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (27/9/2021).

“Betul, betul, betul di berhentikan. Kalau secara umum, intinya sebentar lagi ada arahan partai,” kata Aryo. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan detail dan resmi dari DPP PSI.

Catatan DPP PSI Untuk Viani Limardi

Dari kabar yang beredar, DPP PSI memecat anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi karena sejumlah pelanggaran, yakni tidak mematuhi instruksi DPP PSI setelah melanggar peraturan sistem ganjil genap di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (12/8/2021).

Kemudian, Viani juga di sebut melanggar instruksi DPP PSI terkait keikutsertaan sekolah kader dan kelas bimbingan teknis PSI pada 16 Juli 2021.

Di poin lain, DPP PSI menyatakan Viani tidak mematuhi instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan Covid-19. PSI menganggap Viani melanggar pasal 11 angka 7 Aturan Anggota Legislatif PSI 2020.

Dan terakhir, Viani di nyatakan telah menggelembungkan laporan anggaran reses. Melanggar Pasal 5 angka 3 Aturan Perilaku Anggota Legislatif PSI, karena adanya penggelembungan pelaporan penggunaan dana ABPD untuk kegiatan reses.

Dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya yang telah di lakukan secara rutin atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret 2021 pada Jalan Papanggo 1 RT 01/RW02 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok

Demikian tulisan surat yang di tandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, pada 25 September 2021.

Dalam surat itu, PSI bukan hanya memecat Viani dari keanggotaannya di DPRD DKI Jakarta, tetapi juga memberhentikan selamanya sebagai kader.