Menuju Kemandirian Informasi Geospasial: Percepatan Pemetaan Dasar Skala Besar 1:5000

Menuju Kemandirian Informasi Geospasial

MENIT.CO.ID – Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah merancang sebuah langkah strategis untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) melalui percepatan pemetaan dasar skala besar 1:5000.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai, mengemukakan bahwa peta berskala besar ini akan membawa manfaat signifikan bagi perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia, terutama bagi sektor hilirisasi industri geospasial yang mengandalkan peta dalam operasinya.

“Jika proyek ini berhasil, kita bisa melakukan hilirisasi dengan memanfaatkan industri geospasial, aplikasi, dan layanan, karena banyak sekali bisnis yang berbasis lokasi,” ujar Aris dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Lebih lanjut, Aris menjelaskan bahwa proyek ini memungkinkan pemerintah untuk menyediakan peta sendiri bagi masyarakat, membebaskan mereka dari ketergantungan pada layanan seperti Google Maps. Biaya yang dibebankan pun dijamin lebih murah.

“Jika peta itu milik kita, kita bisa ambil alih, maksudnya kita menggunakan peta kita sendiri dan berdikari dalam informasi geospasial di Indonesia. Dengan demikian, kita bisa mendorong ekonomi berbasis teknologi geospasial,” papar Aris.

Bisnis berbasis geospasial saat ini menjadi tren global yang sangat menjanjikan di kawasan Asia Pasifik. Tren ini memungkinkan layanan bisnis berbasis peta menjadi lebih mudah dan murah untuk diakses.

“Sayangnya, Indonesia belum berada di papan atas. Di Asia, negara-negara seperti Singapura, China, dan Australia berada di posisi terdepan, sedangkan kita masih di urutan 30-an. Saya yakin kalau kita memiliki peta skala besar, kita tidak perlu membeli dari Google atau mengeluarkan biaya mahal karena pemerintah sudah bisa menyediakannya,” tutur Aris.

Produksi peta dasar skala besar akan dimulai oleh BIG pada tahun 2024, dan penggunaan informasi geospasial dasar secara komersial ditargetkan dimulai pada tahun 2026.

Pemutakhiran peta dasar skala besar akan dimulai pada tahun 2029. BIG, sebagai penyedia peta dasar skala besar, akan memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

“Tahun ini, kita baru menyelesaikan seluruh Sulawesi. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan Sumatera, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua. Masih ada 6 wilayah lagi yang harus diselesaikan karena Indonesia sangat luas, dengan luas daratan mencapai 1,9 juta km2,” ungkap Aris.

Exit mobile version